Di antara kebutuhan biologis, keterbatasan ekonomi, dan kebijakan yang menentukan keterjangkauannya.
“Bagi orang miskin seperti mereka, menstruasi seperti petaka.”
Ketika Menstruasi Berhadapan dengan Kemiskinan
Petikan novel Sisi Tergelap Surga karya Brian Khrisna itu menggambarkan situasi ketika kebutuhan biologis berhadapan dengan keterbatasan ekonomi. Dalam kisah tersebut, keluarga Ratih bahkan harus memprioritaskan makanan, sementara membeli pembalut dianggap sebagai pengeluaran yang memberatkan. Dalam hal ini, menstruasi menjadi persoalan akibat minimnya akses terhadap kebutuhan yang layak [1].
Bagi sebagian orang, pembalut hanyalah barang yang tinggal diambil dari rak minimarket, dibayar, lalu dibawa pulang. Namun, bagi mereka yang hidup pas-pasan, hal tersebut dapat menuntut perhitungan lebih panjang: apakah uangnya cukup, kebutuhan mana yang harus ditunda, atau berapa banyak pembalut yang bisa dibeli agar persediaan bertahan sampai menstruasi selesai? Ketimpangan daya beli membuat kebutuhan yang sama terasa sangat berbeda.
Dari Persoalan Personal ke Perdebatan Publik
Persoalan ini tak hanya hidup dalam halaman novel. Pada Oktober 2026, perbincangan mengenai pajak pembalut kembali mengemuka setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pembalut termasuk Barang Kena Pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk barang nonmewah, PPN efektif yang berlaku adalah 11 persen [2]. Di media sosial, unggahan akun X @elzraha turut membawa persoalan keterjangkauan pembalut ke ruang publik [3].
Kebutuhan Biologis dalam Kebijakan Negara
Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari begitu saja. Namun, kebutuhan untuk mengelolanya memiliki konsekuensi ekonomi, contohnya pembalut. Dari sini, pertanyaan mengenai pajak pembalut menjadi relevan: ketika suatu kebutuhan berkaitan langsung dengan fungsi biologis, sejauh mana sistem perpajakan perlu mempertimbangkan keadilan dalam pemenuhannya?
Perdebatan pajak pembalut di Indonesia bukan sekadar soal harga, melainkan tentang keseimbangan antara penerimaan negara, keadilan kebutuhan dasar, dan daya beli masyarakat. Kebijakan ini harus dievaluasi berbasis bukti, bukan hanya slogan.
Pajak pembalut harus mempertimbangkan beban ekonomi yang berbeda, karena menstruasi bukanlah pilihan. Kebijakan yang secara formal berlaku sama bagi semua orang, belum tentu berkeadilan dalam dampaknya.
Jika pembuka novel itu menunjukkan bagaimana kemiskinan dapat mengubah menstruasi menjadi petaka, kebijakan pajak mengajak kita memeriksa salah satu aspek ekonomi yang menyertai kebutuhan tersebut. Keduanya tidak serta-merta membuktikan bahwa PPN merupakan penyebab utama kemiskinan menstruasi. Namun, keduanya cukup untuk membuka pertanyaan yang layak dijawab melalui data: apakah mempertahankan pajak atas produk menstruasi merupakan pilihan kebijakan yang paling tepat, dan siapa yang paling merasakan konsekuensinya?
Memahami Posisi Pembalut dalam Kebijakan PPN
Berdasarkan penjelasan DJP yang diberitakan pada 29 Oktober 2026, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih termasuk Barang Kena Pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Untuk barang nonmewah, tarif PPN sebesar 12 persen diterapkan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Mekanisme tersebut menghasilkan PPN efektif sebesar 11 persen dari harga jual [2].
Secara hukum, pemerintah memiliki dasar untuk mengenakan PPN atas pembalut. Akan tetapi, keberadaan dasar hukum bukan berarti perlakuan pajaknya tak boleh dipertanyakan. Kebijakan publik tidak dinilai dari legalitas formalnya, tetapi juga perlu diperiksa berdasarkan tujuan, dampak, dan kelompok masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Berdasarkan hal ini, dampak terhadap kesehatan dan pendidikan tidak boleh digeneralisasi tanpa data, tetapi keterbatasan akses tetap layak menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kenyamanan, kebersihan, dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari.
Pembalut belum termasuk produk yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebagaimana sejumlah barang tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan tersebut menetapkan fasilitas pembebasan untuk kategori barang dan jasa tertentu, sedangkan produk sanitasi menstruasi tidak tercantum dalam kelompok yang memperoleh pembebasan tersebut [2][4].
Sama Peraturan, Berbeda dalam beban
Perbedaan perlakuan ini membuka pertanyaan mengenai bagaimana negara mengategorikan kebutuhan dasar. Pembalut memang bukan bahan pangan, tetapi bagi orang yang membutuhkannya, produk tersebut bukan sekadar pilihan konsumsi yang bisa ditunda tanpa konsekuensi. Menstruasi tidak dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan, sedangkan kebutuhan untuk mengelolanya secara layak tetap ada, terlepas dari kemampuan seseorang untuk membayar.
Pemerintah dapat menjelaskan bahwa PPN bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau menstruasi, melainkan pajak konsumsi yang berlaku berdasarkan ketentuan perpajakan. Penjelasan tersebut benar dalam konteks mekanisme hukum. Namun, berhenti pada argumen itu berarti hanya menjawab siapa yang secara formal dikenai pajak, bukan siapa yang paling merasakan bebannya.
Netralitas Aturan Tidak Otomatis Berarti Netralitas Dampak
Persentase pajak yang sama dapat menimbulkan beban relatif berbeda bagi orang dengan tingkat pendapatan berbeda. Karena itu, pertanyaan yang perlu diperiksa bukan hanya apakah pembalut boleh dikenai PPN, tetapi juga apakah perlakuan tersebut sudah mempertimbangkan karakter kebutuhannya dan kemampuan ekonomi konsumen.
Sebagai ilustrasi, apabila harga pembalut sebelum pajak adalah Rp20.000, PPN efektif 11 persen setara dengan Rp2.200. Totalnya menjadi Rp22.200, dengan asumsi harga awal belum termasuk PPN dan seluruh pajak diteruskan kepada konsumen. Bagi sebagian orang, tambahan tersebut mungkin tidak terlalu berarti. Namun, bagi seseorang yang harus membagi uang terbatas antara makanan, ongkos transportasi, kebutuhan pendidikan, dan produk menstruasi, setiap pengeluaran memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan lainnya.
Angka Rp2.200 tersebut tentu bukan bukti bahwa PPN menjadi penyebab utama seseorang tidak mampu membeli pembalut. Namun, angka itu membantu memperlihatkan bagaimana pajak menambah harga yang harus dibayar. Dampak akhirnya bergantung pada harga produk, jumlah yang dibutuhkan, pendapatan, serta pengeluaran lain yang tidak dapat dihindari.
Ketimpangan Akses di Balik Harga Pembalut
Masalahnya bukan semata-mata nominal pajak dalam satu transaksi, melainkan posisi pengeluaran tersebut dalam anggaran rumah tangga. Ketika seseorang harus mempertimbangkan berapa banyak pembalut yang bisa dibeli agar persediaannya cukup selama menstruasi, persoalannya tidak lagi berhenti pada harga. Ada keterbatasan pilihan yang muncul akibat kondisi ekonomi. Kebutuhan biologis tetap berjalan, tetapi kemampuan untuk memenuhinya secara layak tidak dimiliki semua orang dalam tingkat yang sama.
Penelitian Rossouw dan Ross (2021) memberikan dasar empiris untuk memahami mengapa keterjangkauan pembalut perlu dibahas sebagai persoalan ketimpangan ekonomi. Dengan menggunakan data survei terhadap 8.122 perempuan berusia 15–49 tahun di Indonesia yang mengalami menstruasi dalam tiga bulan terakhir, penelitian tersebut menemukan adanya ketimpangan akses terhadap pembalut berdasarkan tingkat kesejahteraan. Perempuan dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pembalut dibandingkan mereka yang berasal dari rumah tangga lebih sejahtera. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi kontributor penting terhadap ketimpangan akses pembalut di Indonesia [5].
Temuan ini relevan dalam perdebatan PPN karena memperlihatkan bahwa kemampuan memperoleh produk menstruasi tidak terlepas dari kondisi ekonomi rumah tangga. Ketika akses terhadap pembalut saja sudah tidak merata berdasarkan kesejahteraan, kebijakan yang memengaruhi harga produk tersebut layak dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok berpendapatan rendah. Namun, penelitian Rossouw dan Ross tidak secara khusus menguji pengaruh PPN terhadap harga atau pembelian pembalut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa PPN 11 persen menyebabkan ketimpangan tersebut. Relevansinya terletak pada penegasan bahwa ketimpangan akses memang nyata, sehingga dampak kebijakan pajak terhadap keterjangkauan pembalut perlu diteliti secara khusus [5].
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan menstruasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui harga pembalut. Ketersediaan produk, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengetahuan juga berperan. Artinya, penghapusan PPN saja tidak cukup untuk menjamin setiap orang dapat mengelola menstruasi secara layak.
Kemiskinan Menstruasi Bukan Sekadar Persoalan Harga
Namun, kompleksitas masalah bukan alasan untuk mengabaikan peran pajak. Justru karena keterjangkauan produk menstruasi dipengaruhi berbagai faktor, setiap faktor perlu diperiksa berdasarkan bukti dan dampaknya. PPN memang bukan satu-satunya penyebab keterbatasan akses, tetapi tidak tepat pula mengeluarkannya dari pembahasan hanya karena ada penyebab lain. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengurangan pajak dapat membantu meringankan beban konsumen, seberapa besar dampaknya, dan apakah manfaatnya benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Dalam konteks ini, kesetaraan gender perlu dipahami lebih jauh daripada sekadar penerapan aturan yang sama di atas kertas. PPN pembalut tidak secara formal hanya dikenakan kepada perempuan, tetapi kebutuhan produk menstruasi tidak dialami seluruh konsumen dengan cara yang sama. Orang yang tidak membutuhkan produk tersebut tidak menghadapi pengeluaran berulang yang sama. Sebaliknya, orang yang membutuhkannya tidak dapat memilih untuk menghentikan menstruasi ketika kondisi keuangan sedang sulit.
Hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa PPN pembalut merupakan diskriminasi gender secara hukum. Akan tetapi, perbedaan kebutuhan tersebut cukup menjadi alasan untuk menguji apakah kebijakan yang netral dalam rumusan hukumnya telah mempertimbangkan dampak ekonominya. Kesetaraan tidak selalu berarti memberikan perlakuan identik tanpa memperhatikan keadaan. Dalam kebijakan publik, kesetaraan juga menuntut perhatian terhadap hambatan nyata yang membuat kelompok tertentu lebih sulit memenuhi kebutuhan dasarnya.
Mengelola Menstruasi sebagai Keterbatasan Ekonomi
Persoalan ini semakin penting ketika kebutuhan menstruasi beririsan dengan kemiskinan. Seseorang yang mampu membeli pembalut dengan mudah memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola menstruasi. Sebaliknya, orang yang kesulitan membelinya mungkin harus mengurangi pembelian, mencari bantuan, atau menyesuaikan aktivitasnya. Dampak terhadap kesehatan dan pendidikan tidak boleh digeneralisasi tanpa data, tetapi keterbatasan akses tetap layak menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kenyamanan, kebersihan, dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari.
Di sinilah pengalaman yang diangkat dalam Sisi Tergelap Surga dan unggahan X menjadi relevan. Keduanya membantu menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, novel merupakan karya sastra dan unggahan media sosial merupakan kesaksian individual; keduanya bukan survei yang dapat digunakan untuk mengukur prevalensi kemiskinan menstruasi di Indonesia. Untuk mengetahui seberapa luas persoalan tersebut, dibutuhkan data yang representatif mengenai kemampuan membeli produk menstruasi, pola penggunaannya, dan dampak pengeluaran tersebut terhadap kebutuhan rumah tangga.
Dengan demikian, cerita personal tidak perlu dipertentangkan dengan data. Cerita membantu memperlihatkan persoalan yang dialami seseorang, sedangkan penelitian membantu menguji seberapa luas masalah itu terjadi dan faktor apa saja yang memengaruhinya. Kebijakan yang baik membutuhkan keduanya: kepekaan untuk mengenali persoalan dan bukti untuk menentukan intervensi.
Apakah Penghapusan PPN Merupakan Jawaban yang Tepat?
Penelitian Kinnl dan Wohak yang terbit pada 2026 mengkaji reformasi pajak produk menstruasi di sejumlah negara Eropa. Peneliti menemukan penurunan harga sekitar 10–13 persen setelah pengurangan PPN, dengan penurunan pajak yang diteruskan sepenuhnya kepada konsumen dalam waktu 12 bulan. Namun, perubahan volume pembelian agregat tidak signifikan secara statistik [6].
Temuan ini perlu dibaca secara utuh. Pengurangan pajak dapat diteruskan kepada konsumen melalui harga yang lebih rendah, tetapi hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa kemiskinan menstruasi akan hilang. Hasil penelitian di negara-negara Eropa juga tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur pasar, persaingan produsen, distribusi, dan daya beli masyarakat.
Temuan tersebut juga menunjukkan mengapa kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya niat. Jika pemerintah membebaskan PPN tetapi harga yang dibayar konsumen tidak turun secara berarti, manfaat kebijakan itu akan terbatas. Sebaliknya, jika penurunan pajak benar-benar diteruskan ke harga, konsumen berpotensi memperoleh penghematan. Besarnya manfaat tetap perlu diukur, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Pemerintah dapat mengkaji pembebasan PPN untuk produk sanitasi menstruasi, memantau apakah pengurangan pajak benar-benar tercermin dalam harga jual, serta menyediakan pembalut gratis atau bersubsidi secara terarah di sekolah, kampus, fasilitas kesehatan, dan ruang publik. Langkah tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan akses air bersih, toilet yang layak, dan edukasi menstruasi. Sebab, harga yang lebih rendah tidak cukup apabila produk tetap sulit diperoleh atau fasilitas sanitasi tidak memadai.
Setiap kebijakan juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Apakah harga pembalut benar-benar turun? Apakah masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memperoleh produk? Apakah bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Berapa biaya fiskalnya, dan apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan? Pemerintah juga perlu membandingkan efektivitas pembebasan pajak dengan subsidi terarah dan penyediaan produk gratis. Tanpa evaluasi, pembebasan pajak berisiko hanya menjadi perubahan administratif yang terdengar progresif, tetapi tidak cukup menjawab masalah di lapangan.
Keadilan yang Tidak Berhenti pada Tarif
Dengan demikian, perdebatan pajak pembalut bukan berarti menganggap semua pajak sebagai sesuatu yang keliru. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai layanan publik. Yang perlu diuji adalah apakah kebijakan penerimaan negara telah mempertimbangkan fungsi barang yang dikenai pajak, kemampuan ekonomi masyarakat, dan konsekuensi sosialnya. Kebijakan fiskal tidak cukup dinilai dari seberapa tertib aturan diterapkan; kebijakan juga perlu dinilai dari siapa yang menanggung bebannya dan apa yang harus dikorbankan untuk membayarnya.
Novel Sisi Tergelap Surga menghadirkan kemiskinan melalui kisah manusia yang dipaksa memilih kebutuhan mana yang dapat dikorbankan. Sementara itu, unggahan di X mengenai pembalut yang harus dijatah membawa persoalan serupa ke ruang publik masa kini. Keduanya bukan pengganti data penelitian, tetapi mengingatkan bahwa di balik angka pajak terdapat pengalaman manusia yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan.
Menstruasi bukan pilihan. Kebutuhan untuk mengelolanya secara layak pun bukan kemewahan. Ketika kebutuhan biologis berubah menjadi pengeluaran yang harus dinegosiasikan dengan isi dompet, keadilan seharusnya tidak berhenti pada kesamaan tarif. Keadilan perlu terlihat pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain yang sama pentingnya.
Redaktur : Tasya Syalsabila
Referensi
[1] Khrisna, B. Sisi Tergelap Surga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[2] Indraini, A. (2026, 29 Oktober). “DJP: Pembalut Belum Termasuk Barang yang Bebas Pajak.” detikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8729185/djp-pembalut-belum-termasuk-barang-yang-bebas-pajak
[3] @elzraha. (2026). Unggahan mengenai keterjangkauan pembalut di X. https://x.com/elzraha/status/2114350909283319834/photo/2
[4] Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. https://peraturan.bpk.go.id/Details/232943
[5] Rossouw, L., & Ross, H. (2021). “Understanding Period Poverty: Socio-Economic Inequalities in Menstrual Hygiene Management in Eight Low- and Middle-Income Countries.” International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 2571. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7967348/
[6] Kinnl, K., & Wohak, U. (2026). “Free the period? Evaluating tampon tax reforms using household scanner data.” Journal of Economic Behavior & Organization, 241, 107356. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268125004731



